Rumah Belajar Vana

THE ANTI-SLAVERY MOVEMENT AND THE RISE OF INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS Organisasi non-pemerintah (NGO) memiliki peran sentral dalam hukum dan praktik hak asasi manusia internasional. Sejak pendiriannya pada tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan status konsultatif kepada lebih dari 3.500 NGO, yang berkontribusi dalam berbagai isu hak asasi manusia di tingkat global maupun lokal. Sejarah menunjukkan bahwa peran NGO semakin berkembang, terutama sejak akhir abad ke-20, dengan meningkatnya penggunaan istilah "hak asasi manusia" dan kehadiran NGO dalam berbagai forum internasional. Meski istilah NGO baru populer pada pertengahan abad ke-20, sejarah mencatat bahwa aktivisme hak asasi manusia telah berlangsung jauh sebelumnya, seperti dalam gerakan abolisi perbudakan dan perjuangan hak-hak perempuan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gerakan hak asasi manusia modern memiliki akar yang kuat dalam berbagai bentuk advokasi di masa lalu. Kampanye...

The Significance of the UPR in the Absence of a Regional Human Rights System Universal Periodic Review (UPR) menghadapi tantangan dalam mencapai keseragaman di antara 193 negara anggota PBB yang memiliki pemahaman serta tantangan hak asasi manusia yang berbeda. Studi tentang UPR umumnya bersifat global, tematik, atau spesifik pada suatu negara, sementara analisis regional masih terbatas. Beberapa penelitian menunjukkan manfaat pendekatan regional, seperti studi tentang UPR di Afrika dan Asia Tenggara. Kawasan Asia-Pasifik, yang mencakup negara-negara dengan sistem hukum dan politik berbeda, menjadi fokus analisis untuk memahami bagaimana UPR berfungsi di wilayah yang tidak memiliki kerangka hak asasi manusia regional. Banyak studi UPR didominasi perspektif Barat, sejalan dengan kritik Third World Approaches to International Law (TWAIL) yang menyoroti bias Barat dalam hukum internasional. Beberapa ahli menilai hukum hak asasi manusia internasional cenderung mempertahankan status quo dar...

Transnational Advocacy Networks in International Politics Di era globalisasi, politik dunia tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan, ilmuwan, dan aktivis. Interaksi mereka membentuk jaringan transnasional yang semakin berpengaruh dalam kebijakan global. Jaringan advokasi transnasional berperan dalam memperjuangkan isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan hak perempuan dengan menghubungkan berbagai aktor di tingkat lokal dan internasional. Dengan memperluas akses ke sistem internasional, jaringan ini juga membantu mengubah praktik kedaulatan nasional, di mana batas antara kepentingan domestik dan global menjadi semakin kabur. Jaringan advokasi menggunakan strategi politik yang canggih untuk menyebarkan nilai dan norma baru dalam kebijakan internasional. Mereka tidak hanya mempengaruhi perubahan kebijakan, tetapi juga berusaha mengubah cara pandang terhadap suatu isu dengan menyusun narasi yang menarik dan mudah d...

 Review Film "The Burning Season: The Chico Mendes Story" Dalam Konteks Gerakan Sosial "The Burning Season: The Chico Mendes Story" adalah film yang mengisahkan perjuangan aktivis lingkungan dan pekerja karet, Chico Mendes, dalam melawan eksploitasi sumber daya alam dan penindasan terhadap kaum buruh di Brasil. Film ini menggambarkan dinamika gerakan sosial, latar belakang kemunculannya, tujuan yang ingin dicapai, serta bagaimana aspek ekonomi-politik berperan dalam perjuangan tersebut. Gerakan Sosial Gerakan sosial dalam film ini dapat didefinisikan sebagai upaya kolektif oleh kelompok pekerja penyadap karet dan masyarakat lokal untuk mempertahankan hak-hak mereka terhadap eksploitasi lahan dan tenaga kerja yang dilakukan oleh para pemilik modal. Gerakan sosial dalam film ini terbentuk sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dialami oleh penyadap karet dan masyarakat pedesaan di Brasil. Sejak 1951, Chico Mendes kecil menyaksikan bagaimana para saudagar dan kong...

Human Rights and Foreign Policy in Comparative Perspective Meskipun berbagai lembaga antarpemerintah dan kelompok transnasional swasta yang berfokus pada hak asasi manusia terus berkembang, peran negara dan kebijakan luar negerinya tetap menjadi faktor utama dalam mendorong kemajuan di bidang ini. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), dan Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) memiliki program hak asasi manusia yang luas, tetapi keputusan penting tetap berada di tangan negara-negara anggotanya. Negara juga menjadi target utama dalam upaya reformasi hak asasi manusia, sehingga perannya tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, organisasi non-pemerintah (NGO) aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi peran utama mereka lebih pada memberikan tekanan kepada negara agar mengambil langkah yang lebih baik . Keputusan mengenai ratifikasi perjanjian internasional, penerapan mekanisme pemantauan, hingga penggunaan bantuan l...