Transnational Advocacy Networks in International Politics

Di era globalisasi, politik dunia tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan, ilmuwan, dan aktivis. Interaksi mereka membentuk jaringan transnasional yang semakin berpengaruh dalam kebijakan global. Jaringan advokasi transnasional berperan dalam memperjuangkan isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan hak perempuan dengan menghubungkan berbagai aktor di tingkat lokal dan internasional. Dengan memperluas akses ke sistem internasional, jaringan ini juga membantu mengubah praktik kedaulatan nasional, di mana batas antara kepentingan domestik dan global menjadi semakin kabur.

Jaringan advokasi menggunakan strategi politik yang canggih untuk menyebarkan nilai dan norma baru dalam kebijakan internasional. Mereka tidak hanya mempengaruhi perubahan kebijakan, tetapi juga berusaha mengubah cara pandang terhadap suatu isu dengan menyusun narasi yang menarik dan mudah dipahami oleh audiens target. Selain itu, jaringan ini juga bertindak sebagai pemantau kepatuhan negara terhadap standar internasional, memberikan tekanan kepada pemerintah atau organisasi untuk mengadopsi kebijakan yang lebih progresif. Keberhasilan mereka sering kali tergantung pada kemampuan untuk memobilisasi informasi, membangun aliansi, dan memanfaatkan peluang politik yang tersedia.

Metode penelitian terhadap jaringan advokasi transnasional bersifat eksploratif, dengan pendekatan "grounded theory" yang menekankan analisis kualitatif berdasarkan studi kasus. Perbandingan berbagai kampanye advokasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam konteks regional dan isu yang diperjuangkan, ada pola umum dalam cara jaringan ini terbentuk dan bekerja. Salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas jaringan adalah struktur peluang politik, seperti akses terhadap institusi, kekuatan politik yang berubah, serta hubungan antara aktor negara dan non-negara. Pemahaman ini membantu menjelaskan mengapa beberapa kampanye berhasil sementara yang lain gagal.

Jaringan advokasi transnasional telah menjadi kekuatan penting dalam politik global dengan menghubungkan aktor-aktor lintas batas untuk mencapai perubahan sosial dan kebijakan. Mereka berperan sebagai penghubung antara masyarakat sipil, negara, dan organisasi internasional, memungkinkan pertukaran informasi dan koordinasi strategi secara efektif. Dengan terus berkembang, jaringan ini menunjukkan bahwa politik global tidak lagi hanya didominasi oleh negara, tetapi juga oleh berbagai aktor non-negara yang dapat membentuk dan mempengaruhi arah perubahan di tingkat internasional.

What is a Transnational Advocacy Network?

Jaringan merupakan bentuk organisasi yang ditandai dengan pola komunikasi dan pertukaran yang bersifat sukarela, timbal balik, dan horizontal. Teoretikus organisasi Walter Powell menyebut jaringan sebagai bentuk ketiga dari organisasi ekonomi, yang berbeda dari pasar dan hierarki (perusahaan). Jaringan lebih fleksibel dibandingkan hierarki dan sangat cocok digunakan dalam situasi yang membutuhkan informasi yang efisien dan dapat diandalkan, serta dalam pertukaran komoditas yang nilainya sulit diukur. Wawasan ini juga sangat relevan dalam memahami jaringan politik, yang sering terbentuk di sekitar isu-isu di mana informasi memainkan peran kunci dan nilai dari "komoditas" yang diperdebatkan tidak mudah diukur.

Konsep jaringan tetap relevan baik dalam ranah domestik maupun internasional karena menekankan hubungan yang terbuka dan dinamis di antara aktor-aktor yang memiliki komitmen dan keahlian di bidang tertentu. Jaringan ini disebut sebagai jaringan advokasi karena anggotanya membela kepentingan pihak lain atau memperjuangkan suatu gagasan dan norma. Keunikan jaringan advokasi terletak pada tujuannya yang berorientasi pada perubahan kebijakan berdasarkan prinsip moral dan bukan sekadar kepentingan rasional. Dalam beberapa isu, jaringan advokasi mereproduksi hubungan personal yang sering ditemukan dalam jaringan domestik. Hal ini terlihat dalam perdebatan mengenai hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan ibu dan anak, serta hak masyarakat adat, di mana individu dari berbagai latar belakang bertemu, berbagi perspektif, dan mengembangkan strategi bersama.

Aktor utama dalam jaringan advokasi meliputi berbagai organisasi, seperti LSM internasional dan domestik, gerakan sosial lokal, yayasan, media, lembaga keagamaan, serikat pekerja, organisasi konsumen, serta lembaga pemerintah dan antar-pemerintah. Tidak semua aktor ini hadir dalam setiap jaringan, tetapi penelitian menunjukkan bahwa LSM memiliki peran sentral dalam menginisiasi tindakan dan memberikan tekanan terhadap aktor yang lebih berpengaruh. LSM berperan dalam memperkenalkan gagasan baru, menyediakan informasi, dan melobi perubahan kebijakan. Hubungan dalam jaringan advokasi membentuk pola pertukaran informasi yang kompleks, baik secara formal maupun informal. Pergerakan dana dan layanan, terutama antara yayasan dan LSM, sangat menonjol. Beberapa LSM juga berperan dalam melatih organisasi lain dalam jaringan yang sama atau berbeda.

Selain berbagi informasi, kelompok dalam jaringan advokasi menciptakan kategori dan kerangka kerja untuk mengorganisir data yang mendukung kampanye mereka. Kemampuan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi dengan cepat dan akurat merupakan aset paling berharga serta menjadi identitas jaringan. Oleh karena itu, penyelenggara utama kampanye harus memastikan bahwa individu dan organisasi yang memiliki akses terhadap informasi penting dapat bergabung dalam jaringan. Kerangka kerja yang berbeda dalam memahami suatu isu dapat menghasilkan perbedaan strategi advokasi, yang pada akhirnya dapat menjadi sumber perubahan dalam jaringan.

Why and How Have Transnational Advocacy Networks Emerged?

Jaringan advokasi telah ada sejak lama, dengan contoh awal seperti kampanye penghapusan perbudakan pada abad ke-19. Namun, dalam tiga dekade terakhir, jumlah, ukuran, dan kompleksitas jaringan ini berkembang pesat seiring meningkatnya hubungan internasional di antara mereka. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah LSM internasional yang berkomitmen pada perubahan sosial. Organisasi yang berfokus pada hak asasi manusia meningkat lima kali lipat sejak tahun 1950, sementara kelompok lingkungan hidup mengalami pertumbuhan signifikan dari hanya dua organisasi pada tahun 1953 menjadi sembilan puluh pada tahun 1993. Meskipun jaringan advokasi memiliki tantangan besar seperti jarak geografis, nasionalisme, dan biaya komunikasi, isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan hak perempuan tetap menjadi pusat dari lebih dari setengah organisasi perubahan sosial internasional.

Jaringan advokasi transnasional cenderung muncul ketika saluran komunikasi antara kelompok domestik dan pemerintah mereka terhambat, mendorong penggunaan strategi "boomerang" untuk menekan pemerintah melalui aktor internasional. Selain itu, jaringan ini berkembang ketika aktivis melihat manfaat dari kerja sama lintas batas dan secara aktif membangun hubungan internasional. Konferensi serta kontak global juga berperan dalam memperkuat jaringan ini, memberikan ruang bagi aktivis untuk bertukar informasi dan strategi. Dalam situasi di mana partisipasi domestik terbatas, jaringan internasional menjadi satu-satunya cara bagi aktivis untuk menarik perhatian terhadap isu-isu mereka, terutama dalam kampanye yang menargetkan kebijakan suatu negara atau mendorong perubahan prosedural yang lebih luas.

The Boomerang Pattern

Banyak jaringan advokasi berfokus pada isu hak karena pemerintah, sebagai penjamin utama hak, juga sering menjadi pelanggarnya. Ketika hak-hak individu atau kelompok domestik tidak diakui atau dilanggar oleh pemerintah, mereka sering kali tidak memiliki jalur penyelesaian dalam sistem politik atau peradilan domestik. Dalam situasi seperti itu, mereka mencari dukungan internasional untuk menyuarakan kekhawatiran mereka dan bahkan melindungi diri mereka sendiri.

Ketika hubungan antara negara dan aktor domestiknya terhambat, pola "boomerang" dalam jaringan transnasional dapat terjadi, di mana LSM domestik melewati pemerintah mereka dan langsung mencari sekutu internasional untuk menekan negara dari luar. Hal ini sering terjadi dalam kampanye hak asasi manusia, hak masyarakat adat, dan perlindungan lingkungan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proyek pembangunan yang berdampak pada mereka. Bagi aktor yang lebih lemah di negara berkembang, jaringan ini memberikan akses, pengaruh, dan sumber daya yang tidak dapat mereka peroleh sendiri. Sementara bagi kelompok dari negara maju, keterlibatan dengan mitra selatan meningkatkan kredibilitas perjuangan mereka. Namun, hubungan ini juga dapat menimbulkan ketegangan. Dalam kasus lain, ketika pemerintah tidak responsif terhadap tuntutan kelompok domestik, hubungan internasional dapat memperkuat suara mereka, membuka ruang bagi isu-isu baru, dan mengembalikan tekanan ke dalam arena domestik, seperti yang terjadi pada konflik antara petani karet dan peternak di Amazon Barat Brasil atau masyarakat adat yang terancam oleh proyek bendungan Sungai Narmada di India.

Political Entrepreneurs

Penindasan dan ketidakadilan tidak secara otomatis melahirkan gerakan atau revolusi, begitu pula isu-isu yang dapat ditangani secara internasional tidak dengan sendirinya membentuk jaringan transnasional. Jaringan ini lahir dari aktivis, yaitu individu yang peduli terhadap suatu isu hingga bersedia menanggung risiko besar dan bertindak untuk mencapai tujuan mereka. Aktivis menciptakan jaringan transnasional ketika mereka yakin bahwa keterlibatan internasional dapat mendukung misi organisasi mereka, seperti dengan berbagi informasi, meningkatkan visibilitas, mendapatkan akses ke audiens yang lebih luas, dan membuka lebih banyak jalur ke institusi berpengaruh.

Contohnya terlihat dalam kampanye melawan promosi susu formula untuk ibu miskin di negara berkembang. Para penyelenggara memilih boikot terhadap Nestlé, produsen terbesar, sebagai strategi utama. Karena Nestlé adalah perusahaan transnasional, para aktivis percaya bahwa jaringan global diperlukan untuk menekan korporasi dan pemerintah. Seiring waktu, dalam berbagai isu serupa, keterlibatan dalam jaringan transnasional menjadi bagian penting dari identitas kolektif para aktivis dan strategi umum mereka. Banyak penggerak utama dalam kampanye baru telah mendapatkan pengalaman dari kampanye sebelumnya, yang memperkuat keterampilan mereka dalam membangun jaringan advokasi internasional.

The Growth of International Contact

Dalam dua dekade terakhir, peluang untuk aktivitas jaringan advokasi semakin meningkat. Selain upaya para perintis, pertumbuhan organisasi internasional dan konferensi telah mempermudah terbentuknya koneksi antaraktivis. Kemajuan teknologi komunikasi serta penurunan biaya perjalanan udara mempercepat arus informasi dan mempermudah kontak pribadi. Perubahan ini didukung oleh pergeseran budaya global, yang sebagian besar merupakan warisan dari era 1960-an. Aktivisme yang berkembang di Eropa Barat, Amerika Serikat, dan banyak bagian dunia ketiga saat itu berkontribusi pada peningkatan interaksi internasional. Dengan biaya perjalanan udara yang semakin terjangkau, perjalanan ke luar negeri tidak lagi menjadi hak istimewa kaum elit. Program pertukaran pelajar, Korps Perdamaian, serta program misionaris mengirim ribuan orang muda untuk tinggal dan bekerja di negara berkembang. Di sisi lain, pengasingan politik dari Amerika Latin membawa banyak intelektual ke universitas di AS dan Eropa, sementara gereja membuka pintunya bagi pengungsi serta gagasan baru.

Meskipun tradisi internasionalisme telah lama ada melalui gerakan misionaris, solidaritas buruh, dan internasionalisme liberal, aktivis jaringan advokasi modern cenderung tidak lagi mendefinisikan diri mereka berdasarkan tradisi atau organisasi tersebut. Aktivis sayap kiri, misalnya, mengalami kekecewaan karena kelompok mereka gagal menangani isu-isu lingkungan, hak perempuan, dan pelanggaran HAM di negara-negara blok timur. Tanpa banyak pilihan lain, banyak dari mereka beralih ke advokasi melalui LSM atau gerakan akar rumput. Meskipun kelompok solidaritas dan organisasi HAM sering berkampanye melawan penyiksaan serta penghilangan paksa di rezim militer Amerika Latin, mereka menggunakan strategi dan prinsip yang berbeda. Organisasi solidaritas mendasarkan perjuangan mereka pada kesamaan ideologi dengan korban, sedangkan organisasi HAM membela hak individu tanpa memandang afiliasi ideologisnya. Di tengah optimisme jaringan advokasi di negara-negara maju, aktivis di negara berkembang menghadapi tantangan dalam membenarkan intervensi eksternal terhadap urusan domestik, terutama karena pengaruh nasionalisme dan sejarah kolonialisme. Oleh karena itu, hubungan dengan jaringan di negara maju membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi agar advokasi tidak dianggap sebagai bentuk dominasi baru.

How Do Transnational Advocacy Networks Work?

Jaringan advokasi transnasional berupaya memengaruhi kebijakan dengan cara yang mirip dengan kelompok politik dan gerakan sosial lainnya. Karena mereka tidak memiliki kekuatan dalam arti tradisional, mereka mengandalkan informasi, ide, dan strategi untuk mengubah konteks nilai dan informasi yang digunakan negara dalam pembuatan kebijakan. Aktivitas utama mereka meliputi persuasi dan sosialisasi, yang sering kali melibatkan tekanan, sanksi, dan rasa malu terhadap pelanggar kebijakan. Taktik yang digunakan mencakup politik informasi, yaitu penyebaran informasi yang kredibel secara cepat dan strategis; politik simbolik, yaitu penggunaan simbol dan narasi yang memperjelas suatu isu bagi audiens yang jauh; politik pengaruh, yaitu mendorong aktor berkuasa untuk bertindak atas isu yang diangkat; serta politik akuntabilitas, yaitu upaya meminta pertanggungjawaban aktor kuat terhadap kebijakan atau prinsip yang telah mereka nyatakan sebelumnya. Kampanye hak asasi manusia di Argentina pada 1976-1983 adalah contoh nyata dari kombinasi taktik ini, termasuk penggunaan simbol oleh Mothers of the Plaza de Mayo serta tekanan diplomatik terhadap rezim Argentina melalui PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika.

Kerangka kognitif memainkan peran penting dalam strategi politik jaringan advokasi. Aktivis menggunakan konsep "penyelarasan kerangka" untuk mengorganisir pengalaman dan membentuk tindakan kolektif. Semakin selaras suatu kerangka dengan budaya politik yang lebih luas, semakin besar kemungkinannya untuk mempengaruhi pemahaman publik. Dalam siklus protes, konstruksi makna baru terjadi pada tahap awal, tetapi seiring waktu, kerangka ini menjadi bagian dari budaya politik yang lebih besar. Para aktivis secara aktif mencari cara agar isu-isu mereka masuk dalam agenda publik dengan merancang narasi yang inovatif dan mencari forum yang lebih responsif. Misalnya, hak atas tanah di Amazon memperoleh dukungan yang berbeda ketika dibingkai sebagai isu deforestasi dibandingkan dengan ketika dikaitkan dengan keadilan sosial atau pembangunan regional. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara mulai mengakui promosi hak asasi manusia sebagai bagian dari kepentingan nasional mereka, bukan hanya sekadar isu moral, melainkan sebagai transformasi pemahaman terhadap kepentingan negara akibat interaksi dengan jaringan advokasi global.

Jaringan advokasi transnasional umumnya terdiri dari sekelompok kecil aktivis dari berbagai organisasi yang terlibat dalam kampanye tertentu. Mereka jarang menggunakan mobilisasi massa, kecuali dalam momen-momen penting, meskipun kelompok yang mereka perjuangkan sering kali melakukan protes besar. Sebaliknya, mereka mengandalkan strategi "venue shopping," yaitu mencari arena politik yang lebih reseptif terhadap isu mereka. Salah satu contoh sukses dari strategi ini adalah ketika aktivis hak-hak masyarakat adat mulai menghubungkan perjuangan mereka dengan isu lingkungan, karena forum lingkungan lebih responsif dibandingkan dengan forum hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bagaimana jaringan advokasi dapat menyesuaikan strategi mereka untuk meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan perubahan sosial dan kebijakan.

Information Politics

Informasi merupakan elemen kunci dalam efektivitas jaringan advokasi, yang sering kali diperoleh dan disebarkan melalui komunikasi informal seperti telepon, email, dan buletin. Selain menyampaikan fakta, jaringan advokasi juga menggunakan kesaksian langsung dari individu terdampak untuk menyederhanakan isu menjadi persoalan moral yang jelas, sehingga dapat menarik perhatian publik dan pembuat kebijakan. Proses mediasi dan penerjemahan informasi ini sering kali membuat masyarakat lokal kehilangan kendali atas narasi mereka sendiri dalam kampanye transnasional.

Jaringan advokasi berperan dalam mengungkap masalah, menarik perhatian media, serta menekan pembuat kebijakan untuk bertindak. Kampanye sering kali menggunakan strategi bahasa yang dramatis, seperti perubahan istilah "sunat perempuan" menjadi "mutilasi genital perempuan," untuk menyoroti pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, kampanye juga menghubungkan data teknis dengan kisah personal agar lebih berpengaruh, seperti dalam kasus kampanye susu formula yang berhasil mengekspos dampak negatif promosi susu bayi oleh perusahaan multinasional.

Teknologi komunikasi modern seperti faks dan internet telah mempercepat aliran informasi, memungkinkan jaringan advokasi untuk membongkar klaim pemerintah yang keliru dan mendorong perubahan kebijakan. Media menjadi mitra utama dalam strategi informasi ini, membantu jaringan advokasi menjangkau audiens yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang kredibel dan menarik. Dengan menghubungkan organisasi lokal dengan jaringan global, advokasi dapat meningkatkan legitimasi kampanye, melindungi aktivis di lapangan, dan memperkuat tekanan terhadap aktor-aktor berkuasa untuk bertindak.

Symbolic Politics

Aktivis membingkai isu dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan atas peristiwa simbolik yang kuat, yang kemudian menjadi katalis bagi pertumbuhan jaringan advokasi. Interpretasi simbolik ini merupakan bagian dari proses persuasi untuk meningkatkan kesadaran dan memperluas dukungan publik. Penghargaan Nobel Perdamaian 1992 kepada aktivis Maya, Rigoberta Menchú, serta penetapan tahun 1993 sebagai Tahun Masyarakat Adat oleh PBB meningkatkan perhatian dunia terhadap isu masyarakat adat di Amerika. Contoh lain adalah penggunaan peringatan 500 tahun kedatangan Columbus ke Amerika pada tahun 1992 oleh masyarakat adat untuk mengangkat berbagai isu yang mereka hadapi.

Beberapa peristiwa bersejarah telah menjadi pemicu utama bagi gerakan hak asasi manusia. Kudeta militer di Chile tahun 1973, misalnya, menjadi simbol bahwa demokrasi bisa runtuh di mana saja, sehingga memicu aksi para aktivis, terutama di Amerika Serikat yang merasa bertanggung jawab atas peran pemerintah mereka dalam menggulingkan Allende. Kadang, perubahan kesadaran terjadi bukan karena satu peristiwa tunggal, melainkan akibat kombinasi berbagai kejadian. Bagi banyak orang di AS, kudeta di Chile, perang Vietnam, skandal Watergate, dan gerakan hak-hak sipil menjadi pendorong lahirnya gerakan hak asasi manusia. Demikian pula, rekaman dramatis kebakaran hutan hujan Brasil pada musim panas 1988 meningkatkan kesadaran global tentang kaitan antara pemanasan global dan deforestasi. Pembunuhan aktivis lingkungan Brasil, Chico Mendes, pada akhir tahun itu semakin memperkuat keyakinan bahwa ada masalah besar di Amazon yang harus segera ditangani.

Leverage Politics

Aktivis dalam jaringan advokasi berfokus pada efektivitas politik, yang sering kali diukur melalui perubahan kebijakan oleh aktor-aktor sasaran seperti pemerintah, lembaga keuangan internasional, atau perusahaan transnasional. Untuk mencapai perubahan ini, jaringan advokasi harus menekan dan meyakinkan aktor yang lebih berkuasa dengan mencari leverage, yaitu cara untuk memengaruhi kebijakan melalui tekanan material atau moral. Leverage material biasanya menghubungkan isu dengan sumber daya seperti uang, perdagangan, atau diplomasi, seperti ketika bantuan ekonomi dan militer dikaitkan dengan kebijakan hak asasi manusia. Dalam kampanye lingkungan, perlindungan lingkungan dihubungkan dengan akses ke pinjaman, memberikan daya tawar yang kuat.

Leverage moral, atau "mobilisasi rasa malu," digunakan dengan mengekspos tindakan negara yang bertentangan dengan kewajiban internasional atau nilai yang mereka klaim anut. Asumsi di balik strategi ini adalah bahwa negara peduli terhadap reputasi mereka di mata dunia. Jika jaringan advokasi berhasil menunjukkan pelanggaran oleh suatu negara, mereka berharap dapat menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau perilakunya. Tingkat keefektifan leverage moral ini bergantung pada sejauh mana suatu negara rentan terhadap tekanan internasional dan nilai yang mereka prioritaskan.

Accountability Politics

Jaringan advokasi berusaha meyakinkan pemerintah dan aktor lainnya untuk secara terbuka mengubah posisi mereka terhadap suatu isu. Meskipun perubahan ini sering dianggap tidak signifikan karena pemerintah dapat dengan mudah mengalihkan perhatian publik, aktivis melihatnya sebagai peluang untuk politik akuntabilitas. Ketika suatu pemerintah telah berkomitmen pada prinsip tertentu, seperti hak asasi manusia atau demokrasi, jaringan advokasi dapat mengekspos kesenjangan antara pernyataan dan praktik nyata. Hal ini dapat mempermalukan pemerintah dan mendorong mereka untuk menyesuaikan kebijakan agar sesuai dengan komitmen publik mereka.

Salah satu contoh terbaik dari politik akuntabilitas jaringan advokasi adalah pemanfaatan ketentuan hak asasi manusia dalam Perjanjian Helsinki 1975 untuk menekan Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Perjanjian ini menghidupkan kembali gerakan hak asasi manusia di Uni Soviet, melahirkan organisasi seperti Moscow Helsinki Group dan Helsinki Watch Committee di AS, serta membantu melindungi aktivis dari represi. Namun, efektivitas akuntabilitas juga bergantung pada struktur domestik masing-masing negara. Di AS, peran sentral pengadilan memberikan ruang bagi representasi kepentingan publik melalui litigasi, berbeda dengan sebagian besar negara Eropa. Sebaliknya, meskipun Brasil memiliki hukum yang mendukung organisasi advokasi lingkungan dan konsumen sejak 1985, lemahnya sistem peradilan membuat penerapannya kurang efektif.

Under What Conditions Do Advocacy Networks Have Influence?

Untuk menilai pengaruh jaringan advokasi, kita perlu melihat pencapaian tujuan di berbagai tingkatan, termasuk penciptaan isu dan penetapan agenda, pengaruh terhadap posisi diskursif negara dan organisasi internasional, perubahan prosedural institusi, perubahan kebijakan oleh aktor sasaran seperti negara atau perusahaan swasta, serta pengaruh terhadap perilaku negara. Jaringan advokasi menciptakan perhatian terhadap isu-isu baru dengan memicu diskusi publik melalui media, sidang, dan pertemuan. Misalnya, tema-tema yang diangkat oleh PBB seperti Dekade Perempuan Internasional dan Tahun Masyarakat Adat berhasil meningkatkan kesadaran global terhadap isu-isu tersebut.

Jaringan advokasi juga memengaruhi posisi diskursif negara dan organisasi internasional dengan mendorong dukungan terhadap deklarasi atau perubahan kebijakan domestik. Contohnya, jaringan lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk posisi negara pada KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro. Selain itu, kampanye jaringan sering kali mendorong perubahan prosedural, seperti dalam kasus bank multilateral yang mengarah pada keterlibatan lebih besar dari organisasi masyarakat sipil dan akses lebih luas terhadap informasi. Perubahan prosedural ini membuka peluang bagi organisasi advokasi untuk memiliki kontak lebih erat dengan aktor utama dalam suatu isu, memungkinkan pergeseran dari strategi tekanan eksternal ke internal.

Pengaruh jaringan advokasi juga dapat terlihat dalam perubahan kebijakan, seperti pemutusan bantuan militer ke rezim represif atau pengurangan praktik represif. Namun, penting untuk membedakan antara perubahan kebijakan dan perubahan perilaku. Misalnya, kebijakan resmi tentang eksploitasi kayu di Sarawak, Malaysia, tidak selalu mencerminkan praktik di lapangan jika tidak ada penegakan hukum yang memadai. Keberhasilan jaringan advokasi bergantung pada berbagai faktor, termasuk relevansi isu dalam agenda nasional atau institusi, kekuatan dan kepadatan jaringan, serta tingkat kerentanan aktor sasaran. Isu yang memiliki daya tarik kuat dan jaringan yang solid lebih mungkin berhasil dalam memengaruhi kebijakan dan tindakan politik.

Issue Characteristics

Isu yang berkaitan dengan moralitas lebih mudah diangkat dalam jaringan advokasi karena membangkitkan emosi, menarik sukarelawan, dan memberikan makna pada aksi mereka. Namun, tidak semua gagasan prinsipil membentuk jaringan advokasi, dan beberapa isu lebih mudah disampaikan kepada pembuat kebijakan serta masyarakat. Isu yang dapat dikaitkan dengan tindakan disengaja oleh individu tertentu lebih efektif dalam strategi advokasi dibandingkan isu yang penyebabnya bersifat struktural. Jaringan advokasi sering kali menemukan cara untuk membingkai masalah struktural dalam perspektif tindakan individu, seperti menghubungkan kekerasan terhadap perempuan dengan sistem patriarki atau konflik kepemilikan tanah dengan isu lingkungan. Meskipun pendekatan ini tidak menyelesaikan akar masalah, ia dapat melemahkan struktur yang menopang ketidaksetaraan dan membuka ruang bagi aktor baru untuk mengatasi masalah ini. Dengan menurunnya pengaruh partai-partai kiri di banyak negara, jaringan advokasi menjadi salah satu dari sedikit alternatif yang tersisa untuk mengangkat isu-isu ketidakadilan.

Jaringan advokasi transnasional paling efektif dalam menangani dua jenis isu utama. Pertama, isu yang melibatkan ancaman fisik terhadap individu rentan, terutama jika ada hubungan sebab-akibat yang jelas. Kedua, isu yang berkaitan dengan kesetaraan hukum dalam kesempatan. Kampanye yang menentang penyiksaan dan penghilangan paksa lebih mudah mendapat dukungan dibandingkan dengan isu hukuman mati atau perlakuan terhadap narapidana. Kampanye lingkungan yang sukses biasanya menghubungkan perlindungan lingkungan dengan perlindungan masyarakat yang rentan. Untuk sukses, isu advokasi harus diubah menjadi "cerita kausal" yang menetapkan tanggung jawab dengan rantai sebab-akibat yang singkat dan jelas. Misalnya, kampanye boikot Nestlé berhasil menghentikan iklan susu formula karena perusahaan secara langsung memengaruhi keputusan ibu dalam memberi makan bayinya. Namun, upaya untuk menghentikan sumbangan susu formula ke rumah sakit gagal karena masyarakat menganggap dokter dan rumah sakit sebagai penengah yang melindungi pasien dari pengaruh korporasi. Demikian pula, kampanye anti-apartheid berhasil karena apartheid jelas melanggar prinsip kesetaraan hukum, sementara negara dengan stratifikasi rasial yang tidak diatur secara hukum, seperti Brasil atau beberapa kota di AS, tidak menimbulkan reaksi global yang sama.

Actor Characteristics

Jaringan advokasi bekerja paling efektif ketika memiliki banyak aktor dengan hubungan yang kuat serta aliran informasi yang andal. Kepadatan jaringan mencakup seberapa luas pertukaran informasi terjadi serta cakupannya di wilayah-wilayah kunci. Jaringan yang efektif harus memiliki pertukaran informasi timbal balik dan melibatkan aktivis dari negara target maupun mereka yang memiliki pengaruh kelembagaan. Selain jumlah aktor dalam jaringan, faktor lain seperti akses informasi, kredibilitas, dan kemampuan menjangkau jaringan sosial lainnya juga berperan penting.

Negara yang rentan terhadap tekanan jaringan advokasi adalah yang ingin meningkatkan status mereka di komunitas internasional. Misalnya, pemerintah Brasil sejak 1988 sangat peduli dengan dampak isu Amazon terhadap citra internasionalnya, sementara Meksiko lebih sensitif terhadap tekanan hak asasi manusia karena kepentingannya dalam menjaga reputasi global. Dalam kampanye makanan bayi, aktivis menggunakan tekanan moral untuk mendorong negara-negara mendukung kode etik WHO/UNICEF, sehingga bahkan Belanda dan Swiss, yang merupakan eksportir utama susu formula, ikut memberikan suara mendukung kode tersebut.

Thinking About Transnational Politics

Konsep jaringan transnasional membedakan tiga kategori aktor berdasarkan motivasi mereka. Pertama, aktor dengan tujuan instrumental seperti perusahaan transnasional dan bank, di mana sumber daya ekonomi memiliki pengaruh terbesar. Kedua, komunitas epistemik yang mengandalkan keahlian teknis untuk meyakinkan pembuat kebijakan. Ketiga, jaringan advokasi transnasional yang berfokus pada gagasan dan nilai-nilai prinsipil, di mana interpretasi strategis informasi menjadi kunci pengaruh mereka. Jaringan advokasi ini tidak hanya mendefinisikan isu, tetapi juga meyakinkan audiens bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan, menetapkan solusi, serta memantau implementasinya. Dengan menggunakan informasi dan keyakinan, mereka memotivasi aksi politik dan mencari dukungan dari institusi yang lebih berpengaruh.

Teori gerakan sosial telah semakin menyoroti interaksi antara kondisi sosial-struktural dan tindakan, serta bagaimana makna dalam jaringan advokasi dapat mengubah keyakinan publik terhadap suatu isu. Dengan melihat negara sebagai entitas yang terdiri dari berbagai bagian yang berinteraksi secara berbeda dengan kelompok tertentu, pendekatan ini memberikan perspektif multidimensional terhadap partisipasi politik. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks interaktif dalam membentuk nilai, ide, dan informasi yang digunakan oleh jaringan advokasi. Dalam konteks ini, jaringan tidak hanya memperjuangkan kepentingan tertentu, tetapi juga membentuk cara pandang terhadap suatu isu, memungkinkan transisi dari dinamika politik domestik ke hubungan transnasional tanpa harus bergantung pada konsep negara yang bersifat monolitik.

Toward a Global Civil Society?

Negara tidak lagi memonopoli ruang publik, dan interaksi internasional kini melibatkan individu, kelompok, aktor negara, serta institusi global dalam dinamika yang lebih kompleks. Konsep jaringan advokasi berbeda dari gerakan sosial transnasional atau masyarakat sipil global karena tidak hanya muncul akibat globalisasi ekonomi atau teknologi, tetapi juga bergantung pada faktor agensi dan peluang politik yang membentuk institusi serta hubungan internasional baru.

Teori "world polity" yang dikembangkan oleh John Meyer berpendapat bahwa kekuatan budaya dunia membentuk karakter dan tindakan negara, membuat berbagai negara dengan latar belakang berbeda tetap mengadopsi konsep serupa tentang negara dan kewarganegaraan. Namun, teori ini mengabaikan sumber asli budaya dunia dan melihat LSM internasional hanya sebagai pelaksana norma global. Studi lebih lanjut masih dibutuhkan untuk memahami bagaimana individu dan organisasi menciptakan atau menolak masyarakat sipil global, yang lebih realistis dianggap sebagai arena perjuangan di mana kelompok-kelompok tertentu memperoleh legitimasi melalui dukungan dari pemerintah, institusi, dan kelompok lainnya.

Principles, Norms, and Practices

Hedley Bull dalam karyanya The Anarchical Society menegaskan bahwa masyarakat internasional adalah masyarakat negara-negara yang memiliki kepentingan dan nilai bersama serta diikat oleh seperangkat aturan yang disepakati. Ia menolak gagasan bahwa individu dapat menjadi bagian dari masyarakat internasional, karena tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai hubungan antara berbagai aktor hukum dan moral. Namun, Bull juga mengakui bahwa nilai-nilai dasar seperti perlindungan nyawa, penghormatan terhadap perjanjian, dan konsistensi dalam hubungan properti sangat penting dalam membentuk tatanan internasional. Teori interpretatif menyoroti peran independen norma dalam hubungan internasional, di mana norma tidak hanya membatasi tetapi juga membentuk identitas dan kepentingan aktor. Norma menjadi efektif karena tertanam dalam struktur sosial dan dipraktikkan secara berulang hingga menjadi bagian dari kebiasaan atau aturan yang diakui secara luas.

Jaringan advokasi transnasional menantang konsep tradisional kedaulatan negara dengan mendorong keterlibatan internasional dalam isu-isu domestik, seperti hak asasi manusia dan lingkungan. Kampanye mereka sering kali bertentangan dengan klaim negara atas kedaulatan mutlak, terutama melalui efek boomerang yang memungkinkan kelompok domestik mencari dukungan internasional untuk menekan pemerintah mereka sendiri. Selain itu, jaringan ini menyajikan informasi alternatif yang dapat meragukan kredibilitas negara di hadapan organisasi internasional. Perubahan dalam norma dan praktik ini mengarah pada redefinisi kedaulatan, seperti yang terlihat dalam perkembangan hukum dan kebijakan hak asasi manusia pasca-Perang Dunia II. Ketika negara mulai menerima legitimasi intervensi internasional dan menyesuaikan kebijakan domestiknya sebagai respons terhadap tekanan global, hubungan antara negara, warga negara, dan aktor internasional mengalami transformasi yang mendalam.